Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendorong pemerintah untuk mencairkan sisa anggaran pemilu mengingat kebutuhan dana pengawasan yang tinggi.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, anggaran pengawasan pemilu untuk Bawaslu tahun 2023 tidak cair seratus persen.
"Tahun ini pagu indikatif (yang dicairkan pemerintah) Rp 7 triliun, (dari) yang disepakati itu sekitar Rp 13 triliun," ujar Bagja melansir Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Bawaslu oleh Presiden Joko Widodo yang dikutip dari kantor Berita Politik RMOL pada Sabtu (7/1).
Dalam penuturan Bagja, anggaran pengawasan yang tidak cair seratus persen juga terjadi pada anggaran Bawaslu tahun 2022. Di mana, dari kesepakatan Rp 2 triliun hanya cair Rp 900 miliar.
Oleh karena itu, Bagja mendorong pemerintah untuk mencairkan sisa anggaran tersebut mengingat kebutuhan tugas pengawasan Pemilu Serentak 2024 yang memerlukan pengawasan langsung.
"Misalnya pengawasan di pulau tiba-tiba dipotong anggarannya setengah, memang ke pulau itu pergi enggak balik lagi ke kantor? Itu kan harus diperhitungkan," ucapnya memberi contoh.
"Indonesia ini negara kepulauan, bukan negara daratan," tutup Bagja menegaskan. 
