Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan laporan “Curi Start Kampanye” yang dituduhkan kepada Anies Baswedan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
Hal tersebut diumumkan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dalam jumpa pers di Kantor Bwaslu RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (15/12).
"Laporan pengaduan terkait Pak AB (Anies Baswedan) secara materiil tidak kami terima," ujar Bagja dikutip dari Kantor Berita Politik RMOL pada Kamis malam (15/12).
"Secara materiil tidak kami terima (laporan APDC), walaupun ada penambahan alat bukti (dari pelapor), sehingga kita menilai laporan ini tidak (bisa) ditindaklanjuti," tambahnya menegaskan.
Sebelumnya, pihak pelapor, Aliansi Pemuda Cinta Indonesia (APCD) diberikan waktu dua hari untuk melengkapi barang bukti pada Senin (12/12).
"Bawaslu telah memberitahukan hasil kajian awal tersebut kepada Pelapor dan memberi kesempatan kepada Pelapor paling lama 2 hari atau sampai dengan hari Rabu, 14 Desember 2022 untuk melengkapi syarat materiil laporan dengan bukti-bukti yang dapat menunjukkan adanya dugaan pelanggaran pemilu," urainya.
Dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh APDC, disebutkan oleh anggota Bawaslu Puadi, adalah terkait dengan peristiwa penandatanganan petisi dukungan kepada Anies Baswedan untuk menjadi Presiden di Masjid Baiturachman, di Kota Banda Aceh pada tanggal 2 Desember 2022.
"Namun Pelapor tidak dapat melengkapi syarat materiil laporan dengan bukti-bukti yang menunjukkan adanya dugaan pelanggaran pemilu," sambungnya mengungkapkan.
Selain memberi kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki syarat materiil laporan, Puadi mengatakan bahwa Bawaslu juga telah memerintahkan Panwaslih Provinsi Aceh untuk mendalami informasi peristiwa yang dilaporkan dengan cara mendatangi pihak-pihak yang terkait untuk dimintai keterangan.
Beberapa pihak yang diklarifikasi antara lain Pemerintah Gampong Pango Raya; Kepala Polisi Sektor Ulee Kareng; Panwaslu Kecamatan Baiturrahman; Ketua Remaja Masjid Raya Baiturrahman; Kepala UPTD Masjid Raya Baiturrahman; Ketua MPU Kota Banda Aceh; hingga Ketua Garda Pemuda Nasdem Aceh selaku Panitia Silaturrahmi Anies Baswedan ke Aceh.
Beberapa pihak yang lain diklarifikasi yakni Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh; dan Kepala Bidang Urusan Penyelenggaraan Agama Islam Kanwil Kemenag Aceh.
Berdasarkan hasil pendalaman yang dilakukan Panwaslih Provinsi Aceh menyimpulkan, tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan Anies terkait adanya peristiwa penandatanganan petisi dukungan jadi Presiden pada saat penyelenggaraan Shalat Jumat di Masjid Raya Baiturrahman.
"Oleh karena itu, berdasarkan kajian awal dan pendalaman peristiwa dugaan pelanggaran yang dilakukan Panwaslih Provinsi Aceh, terhadap laporan Pelapor atas nama Mahmud Tamher dengan Nomor Laporan 001/LP/PL/RI/00.00/XII/2022 diberikan status laporan tidak diregister dengan alasan tidak memenuhi syarat materil," pungkas Puadi. 
