Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI berencana membeli sejumlah kendaraan taktis (rantis) Maung produksi PT Pindad, perusahaan industri militer dalam negeri. Rantis Maung 4x4 itu bakal digunakan untuk mendistribusikan logistik Pemilu 2024 di daerah-daerah terpencil.
Komisioner KPU RI Parsadaan Harahap mengatakan, pihaknya berencana membeli mobil Maung Pindad yang memang diperuntukkan bagi sipil, bukan jenis tempur. "Spesifikasinya 4x4 sehingga bisa melewati jalan dengan geografis sulit ditempuh mobil biasa saat mendistribusikan logistik," kata Parsadaan, dikutip Selasa (25/10/2022).
Rencana pembelian Maung Pindad ini, kata dia, berkaca dari pengalaman pendistribusian logistik saat Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 lalu. Ketika itu, terdapat sejumlah daerah yang sulit dijangkau oleh kendaraan biasa.
"Rencana pembelian ini tidak untuk semua daerah, tapi hanya untuk daerah-daerah uang sulit terjangkau," kata Wakil Koordinator Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik KPU RI itu. Parsadaan tak menjawab ketika ditanya berapa jumlah Maung yang akan dibeli.
Dia hanya mengatakan, KPU RI memutuskan untuk memilih Maung Pindad karena merupakan produk buatan dalam negeri. Selain itu, tingkat komponen dalam negeri (TKSN) pada rantis tersebut mencapai 80 persen.
Kendati sudah memilih Maung Pindad, Parsadaan, menegaskan, bahwa rencana pembelian ini baru sebatas kajian. "Belum ada keputusan untuk membeli Maung Pindad untuk daerah-daerah tersebut," katanya.
Komisioner KPU Yulianto Sudrajat mengatakan, jika kajian untuk pembelian Maung Pindad ini disetujui, maka pengadaannya akan masuk ke dalam anggaran belanja tahun 2023. Sebagai informasi, satu unit Maung Pindad tipe sipil dibanderol dengan harga Rp 600 juta hingga Rp 700 juta.
Meski pembelian Maung Pindad ini masih wacana, tapi Ketua KPU Hasyim Asy'ari tampak sudah menggunakan rantis berwarna hijau ala militer itu.
Dalam sebuah video di akun Instagram resmi KPU, terlihat Hasyim turun dari Maung berpelat nomor merah 'B 2 KPU' itu saat menghadiri sebuah acara di Bogor, Jawa Barat, pada akhir September lalu.