Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku telah dipanggil oleh pengurus PDI Perjuangan sebanyak tiga kali terkait komunikasi politiknya di publik.
Pernyataan itu Ganjar ungkapkan usai memenuhi panggilan Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto.
Hasil pertemuan itu, Ganjar disanksi teguran lisan buntut pernyatannya yang mengaku siap menjadi capres. "Saya dipanggil sudah tiga kali," kata Ganjar di Kantor DPP PDI Perjuangan di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, dikutip Selasa (25/10/2022).
Ganjar menegaskan bahwa urusan capres dan cawapres ditentukan oleh Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Dia juga menyebut bahwa selama ini tidak pernah membuat tim relawan sendiri.
"Di PDIP soal capres kan sudah jelas. semua keputusan ketua umum," ujar dia.
Sementara itu, Dewan Kehormatan PDIP memberi sanksi kepada Ganjar karena dianggap telah melanggar instruksi terkait komunikasi politik.
Hasto menyebut instruksi yang dimaksud termaktub dalam surat No 4503/internal/dpp-10/2022 yang dikeluarkan oleh pimpinan pusat PDIP pada 7 Oktober lalu. Surat itu ditandatangani oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Hasto.
"Surat ini sangat jelas tidak bisa ditafsirkan berbeda, sehingga Pak Ganjar dinilai melanggar instruksi," kata Hasto. Sementara itu, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun menyebut Ganjar memang tidak melanggar aturan internal, namun komunikasi politiknya membuat publik multitafsir.
"Supaya keadilan ditegakkan ke seluruh anggota. Kami saya sampaikan jatuhkan sanksi teguran lisan kepada pak Ganjar Pranowo sebagai kader," ujarnya.
Diketahui, Ganjar Pranowo sempat menyatakan kesiapan mencalonkan diri sebagai presiden pada 18 Oktober lalu. Ganjar menjelaskan semua anggota partai harus siap jika memang diusung menjadi presiden.
Namun, beberapa hari kemudian Ganjar mengubah pernyataannya. Ia mengatakan keputusan soal Capres merupakan kewenangan penuh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. 
