Konflik internal PPP diprediksi akan mempengaruhi sikap dan posisi partai untuk membangun koalisi politik. Posisi PPP di internal Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dapat goyah. KIB merupakan koalisi yang diisi Golkar, PPP dan PAN.
Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP-BRIN) Aisah Putri Budiatri menjelaskan, kondisi umum partai politik cenderung dipengaruhi oleh elite yang menjadi kunci di partai tersebut. Berubah ketua umum partai di PPP bisa mengubah posisi koalisi.
"Oleh karena itu, ketika ada konflik internal yang mengubah posisi elite di internal partai seperti di PPP saat ini, langsung atau tidak langsung pasti mempengaruhi keputusan tersebut," ujar Puput kepada wartawan, dikutip Kamis (15/9/2022).
Peta koalisi pun dapat berubah karena konflik internal PPP. Elite baru yang menduduki partai Ka'bah itu bisa mengubah strategi menghadapi Pemilu 2024, termasuk masalah koalisi.
"Konflik internal PPP akan mengubah peta politik internal PPP karena elite kunci akan bergeser. Keputusan terkait dengan koalisi menuju Pemilu 2024 juga bisa jadi akan dipikirkan ulang oleh elite kunci baru," papar Puput.
Di tengah kisruh, PPP belum juga bertemu dengan rekan koalisinya Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono dinilai punya kepentingan politik lain untuk membawa PPP ke depan.
Meski keduanya telah menegaskan kisruh PPP tidak berpengaruh ke koalisi, tetapi belum adanya komunikasi patut dipertanyakan. Mardiono dinilai ada rencana politik lain.
"Kalau Pak Mardiono belum membangun komunikasi, itu artinya dia ada rencana politik yang berbeda dengan Pak Suharso Monoarfa yang lebih pro terhadap KIB, dan memiliki fokus yang sama," kata Pengamat Politik dari Universitas Veteran Jakarta, Danis T.S Wahidin.
Sementara itu, PPP akan menjadi tuan rumah sebuah pertemuan KIB yang digelar di Semarang, Jawa Tengah dalam waktu dekat. Danis melihat dinamika politik yang dialami PPP maupun KIB adalah sebuah kewajaran dalam proses politik dan demokrasi.
"Peta politik koalisi ini kan tidak pernah final sebelum kemudian KPU menetapkan kandidat presiden dan cawapres. Apa yang terjadi di PPP, bentuk dari dinamika internal PPP menuju Pemilu 2024. Namanya parpol tidak bisa dilepaskan dari pemilu dan kepentingan elite dan konstituen," kata Direktur Indodata ini.
Disharmonisasi itu, menurut Danis, akan mewarnai berbagai dinamika-dinamika akan menemukan titik equilibrium. "Titiknya adalah koalisi figur-figur penting yang memiliki daya elektoral untuk kemudian masuk dalam kontestasi politik kebangsaan yaitu pemilu 2024," pungkas Danis. 
-0-
Partai Demokrat mengaku bakal mengusung sosok perubahan sebagai calon presiden (capres) untuk pemilu 2024. Beberapa nama dianggap sebagai sosok perubahan, termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan dalam Rapat Pimpinan Pusat (Rapimnas) ini, beberapa figur perubahan bakal diusulkan oleh kader di tingkat DPC dan DPD.
Herzaky menyebut Partai Demokrat menginginkan tokoh baru yang memimpin Indonesia di 2024 harus mewakili perjuangan Partai Demokrat yang berpihak ada rakyat.
“Siapa nih capres-cawapres yang istilahnya bisa mewakili perjuangan perubahan dan perbaikan,” kata Herzaky di Jakarta, dikutip Kamis (14/9/2022).
Pada internal Demokrat sendiri ada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang dinilai sebagai pembawa perubahan. Namun, sosok eksternal juga dinilai mampu membawa perubahan di antaranya Anies Baswedan, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri.
“Sosok perubahan yang juga antitesis dari pemerintahan kan Mas AHY, mas Anies, ada Pak Syaikhu, kan ada juga Salim Segaf, itu kan tokoh perubahan di luar dari pemerintah,” ungkapnya.
Terkait, wacana mengusung Anies pada Pilpres 2024, Herzaky tak menampiknya. Kendati demikian, dia menegaskan belum ada keputusan resmi dari Demokrat. Partainya akan menunggu aspirasi dan masukan dari kader-kader Demokrat pada Rapimnas besok.
“Karena disebut figur perubahan, mungkin nama Anies akan dibahas di Rapimnas. Tapi ini kami belum tahu kan tergantung besok. Bisa saja dibahas tergantung dari kader-kader daerah,” ujarnya.
