Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengaku bakal mengundang Komisi Pemilihan mum (KPU) untuk membicarakan keamanan data kependudukan yang dimiliki jelang Pemilu 2024.
"Nanti kami akan mengagendakan khusus membicarakan hal itu terkait dengan pengamanan data kependudukan yang ada di KPU. Itu kan kepentingan kami di Komisi II lebih daripada itu," kata Doli di Kompleks Parlemen Senayan, dikutip Selasa (13/9/2022).
Ia mengungkap nantinya akan turut menghadirkan lembaga yang berwenang dalam pengamanan digital seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo), pihak kepolisian, dan Tim Cyber KPU.
"Sehingga kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang dan tidak mengganggu kami dalam proses pemilu ini," katanya.
Doli mewanti-wanti KPU agar berhati-hati dalam menjalankan proses digitalisasi dan modernisasi dalam Pemilu 2024. Pasalnya, tak semua daerah di Indonesia memiliki akses internet yang sama dan rata.
"Kedua, jago-jago semua hacker-hacker orang Indonesia. Sangat bahaya. Oleh karena itu, memang belum sampai kepada soal mengganggu langsung sampai ke tahapan pemilu. Tetapi kalau dibiarkan suatu waktu, kalau tidak diantisipasi bisa juga jadi mengganggu," paparnya.
Untuk diketahui, akun Bjorka belakangan terkenal usai menjual kebocoran data yang diklaim berasal dari lembaga dan perusahaan milik negara. Di antaranya, data pelanggan dan history browser Indihome (bagian dari Telkom Indonesia), 1,3 miliar data registrasi kartu SIM, data pelanggan Tokopedia, hingga data pemilih Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Diduga lebih dari 105 juta data dijual oleh anggota forum bernama Bjorka di laman itu dengan judul Indonesia Citizenship Database From KPU 105 M. Ia juga tak lupa menaruh logo KPU di 'lapak jualannya' itu.
Dalam keterangan itu, Bjorka mengklaim memiliki 105.003.428 juta data penduduk Indonesia dengan detail Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga, nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, umur, dan lain-lain.
