Suharso Monoarfa menyatakan dirinya masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pernyataan itu disampaikan Suharso dalam sebuah video yang diterima CNNIndonesia.com, dan sudah dikonfirmasi kebenarannya oleh Ketua DPP PPP Syaifullah Tamliha.
Dalam video itu terlihat Suharso sedang berbicara di hadapan kader PPP di acara Bimtek DPRD Fraksi PPP Se-Indonesia yang digelar di Hotel Redtop, Pecenongan Jakarta Pusat, Selasa (6/9).
Suharso menegaskan informasi seputar statusnya sebagai Ketua Umum PPP yang berkembang di tengah masyarakat saat ini tidak benar.
"Saya masih Ketua Umum PPP. Saya adalah Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan," kata Suharso.
Ia mengaku telah melakukan kalibrasi atas semua informasi yang disampaikan. Suharso pun meminta agar tidak ada pihak yang membawa-bawa nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) serta lembaga negara dalam permasalahan yang tengah terjadi sekarang.
"Baik cerita-cerita itu sampai kepada saya dan saya beri kesempatan kepada mereka untuk bertabayun kepada saya. Jangan bawa-bawa nama presiden, jangan bawa-bawa nama lembaga-lembaga negara, dan saya juga tidak sedang membawa nama presiden dan membawa nama lembaga-lembaga negara," tutur Kepala Bappenas itu.
Kursi Ketua Umum PPP yang kini diduduki oleh Suharso digoyang. Ialah sosok dari lingkaran Istana Kepresidenan yang kini ditunjuk menjadi Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP, yakni anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Muhammad Mardiono.
Penunjukan Mardiono sebagai Plt Ketua Umum PPP ditetapkan dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang digelar pada 4-5 September lalu di Serang, Banten.
"Mahkamah Partai melakukan rapat dan mengeluarkan Pendapat Mahkamah Partai, bahwa menyepakati usulan 3 Pimpinan Majelis untuk memberhentikan Saudara Suharso Monoarfa dari jabatan Ketua Umum DPP PPP masa bakti 2020-2025," ujar Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan DPP PPP, Usman M. Tokan dalam keterangannya, Minggu (4/9).
Sementara itu, Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menyebut usulan pemberhentian Suharso telah disepakati 30 dari total 34 Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PPP dalam Mukernas. Sedangkan, sisa empat DPW yang tidak hadir, menurut Arsul karena tidak mendapat tiket pesawat.
Arsul mengungkap dorongan untuk konsolidasi partai menjadi alasan kuat pencopotan Suharso. Keinginan itu belakangan diperkuat oleh pernyataan Suharso soal amplop kiai yang memicu kontroversi sejumlah pihak di internal partai. 
