Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat memahami kondisi keuangan negara saat ini terkait pencairan anggaran Pemilu 2024.
Saan sampaikan merespons keputusan pemerintah yang hanya menyetujui anggaran Rp3,69 triliun dari total kebutuhan anggaran tahapan pemilu pada 2022 sebesar Rp8,06 triliun.
"Kondisi keuangan dan juga ini harus dipahami juga oleh penyelenggara. Tidak bisa misalnya harus cepat-cepat semua," kata Saan di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (17/8/2022).
Dari anggaran yang disetujui pemerintah, Rp1,57 triliun digunakan untuk membiayai tahapan pemilu. Selebihnya, yakni Rp2,11 triliun dialokasikan untuk pos dukungan tahapan pemilu. Sebagian anggaran, yaitu sebesar Rp692 juta dialokasikan untuk sarana prasarana, operasional perkantoran, dan teknologi informasi.
Menurut Saan, kebutuhan KPU terkait sarana prasaran belum menjadi prioritas pada tahapan pemilu ini. "Pengadaan mobil, gedung dan sebagainya, mungkin pemerintah itu belum menjadi prioritas dan tidak terkait langsung dengan tahapan. Maka untuk sarana prasarana itu yang belum dicairkan oleh pemerintah," ucapnya.
Saan pun berjanji DPR akan mendorong pemerintah untuk merealisasikan anggaran lebih besar ketika sarana prasarana yang diminta KPU memang sudah dibutuhkan. Ia mengungkapkan DPR dan kementerian terkait berkomitmen penuh untuk menjalankan proses demokrasi lima tahunan ini. Ia yakin pemerintah akan segera mencairkan dana tambahan yang dibutuhkan KPU jika waktunya tepat. 
