Belakangan ini intensitas pertemuan antara Presiden Jokowi dengan relawannya terbilang sering. Jelang Pemilu 2024, sejumlah pandangan muncul atas pertemuan keduanya.
Pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan relawannya dianggap karena ada situasi yang rawan. Dan hanya relawan yang bisa mengkondisikan, bukan jajaran menteri Jokowi di kabinet.
Bahkan, para relawan diduga mendapatkan tugas khusus yang tidak bisa dikerjakan oleh menteri.
Seperti disampaikan Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto, belum pernah ada di era pemerintahan sebelumnya, presiden seringkali membuat pertemuan dengan para pimpinan relawan pendukungnya di tempat kerjanya di Istana Negara.
"Ada beberapa analisis mengenai peristiwa tersebut," ujar Satyo seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (2/8).
Analisa pertama, kata Satyo, kemungkinan ada situasi yang rawan dan Jokowi menganggap hanya berkoordinasi dengan para relawannya, situasi tersebut paling aman disampaikan dan bukan kepada para menterinya.
Kedua, lanjut Satyo, bisa diartikan kemungkinan bahwa menteri-menterinya sudah terlalu bingung dan tidak tahu harus berbuat apalagi menghadapi dan menutupi persoalan perekonomian dan kerawanan potensi politik ke depan.
"Sehingga mungkin saja memberikan 'tugas khusus' yang hanya bisa dilakukan oleh relawan, bukan untuk para menteri. Sebab beberapa waktu lalu beberapa kelompok relawan masih kedapatan berkampanye 'lanjutkan' atau tiga periode," paparnya.
"Nah, seandainya tugas model begini, tentu saja tidak bisa diberikan kepada menteri," pungkas Satyo. 
