Tahapan pemilihan umum (Pemilu) 2024 sudah berjalan. Namun sayang masih ada sejumlah anggaran yang belum dicairkan.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) berharap pemerintah segera mengucurkan dana tersebut demi kelancaran proses pemilu.
"Kami memohon dukungan pemerintah agar lebih dioptimalkan. Toh, semua sudah melalui persetujuan DPR, kemudian di Banggar dan berikutnya di pemerintah," ujar Komisioner KPU RI, Yulianto Sudrajat di kantornya, Selasa (2/8).
Adapun total anggaran yang dibutuhkan KPU untuk tahapan Pemilu dan persiapan pada 2022 mencapai Rp 8,06 triliun dan nilainya sudah disetujui DPR. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran KPU 2022 yang telah teralokasi sebesar Rp 2,45 triliun.
Lalu pada 26 Juli, melalui surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor 5-336/AG/AG 5/2022, tambahan anggaran KPU yang disetujui baru sebesar Rp 1,24 triliun.
Penambahan tersebut, total anggaran yang diterima baru 45,87 persen dari kebutuhan yang diusulkan sebesar Rp 8,06 triliun atau masih ada kekurangan anggaran sekitar Rp 4,3 triliun.
Kebutuhan untuk tujuh tahapan dan dua jenis dukungan tahapan pemilu, belum ada satu pun yang pemenuhan anggarannya yang mencapai 100 persen. Untuk tahapan perencanaan program dan regulasi baru terpenuhi 65,72 persen. Kemudian anggaran untuk pendaftaran, verifikasi, dan penetapan peserta Pemilu terpenuhi 65,72 persen. Penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan terpenuhi 65,47 persen dan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terpenuhi 75,47 persen.
Anggaran yang sudah cair paling besar adalah dukungan tahapan pemilu berupa gaji sebesar 79,61 persen. Sementara itu, pemenuhan anggaran untuk dukungan sarana dan prasarana, operasional perkantoran, serta teknologi informasi, paling minim terpenuhi yakni baru 17,21 persen.
"Dukungan sarana dan prasarana yang kami ajukan terkait dengan renovasi dan rehabilitasi kantor KPU di seluruh Indonesia, ada 514 KPU kabupaten/kota yang memiliki kantor dan saat ini beberapa daerah sangat membutuhkan perbaikan. Nah untuk sementara ini hanya disetujui 17,4 persen. Termasuk di dalamnya IT, juga tidak seluruhnya disetujui, sementara itu diperlukan untuk pelaksanaan seperti pendaftaran partai politik dan verifikasi," ujar Yulianto.
Pada tahapan Pemilu yang meliputi persiapan tahapan kampanye Pemilu, persiapan pemungutan dan penghitungan suara, serta persiapan penetapan hasil Pemilu, bahkan sama sekali belum ada anggaran yang dicairkan oleh pemerintah.
"Jadi ada beberapa item yang belum dapat persetujuan. Kami berharap ini ada revisi ya. Sehingga kami, postur KPU, performa KPU di dalam rangka untuk pelaksanaan penyelenggaraan tahapan 2024 ini lebih baik, tidak minimalis, dan bisa optimal lagi," ujar Yulianto.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD berjanji mengawal Pemilu dengan sebaik-baiknya, termasuk menjamin pencairan anggaran Pemilu.
"Supaya tidak ada salah paham, misalnya ada berita hari hari ini, bahwa Pemilu agak tersendat karena pemerintah dananya lambat cair, itu tidak juga. Karena sudah dibicarakan dengan KPU dan semua stakeholders. Dana yang diperlukan disediakan sepenuhnya oleh pemerintah," ujar Mahfud lewat keterangan tertulis, Selasa (2/8).
Mahfud menyebut, tambahan anggaran yang disetujui bersama memang baru sebesar Rp 1,24 triliun.
"Kalau sekarang belum cair, itu gampang, KPU tinggal membuat DIPA-nya saja. Kalau DIPA-nya sudah jadi kan gampang. Kalau belum ada, DIPA belum bisa, karena itu melanggar keuangan negara. Oleh sebab itu pemerintah menjamin hal ini. Tahun berikutnya anggaran disediakan, berikutnya lagi disediakan," ujar Mahfud.
Kata Mahfud, usulan KPU yang sudah disetujui seperti kenaikan biaya terhadap panitia, meski tidak 100 persen. Mengenai kegiatan operasional seperti pembangunan gedung-gedung daerah juga belum disetujui.
"Kendati masih ada kekurangan di sana-sini, Mahfud berharap KPU tetap bekerja secara profesional. "Kepada KPU, Saya berharap bisa menyelenggarakan pemilu sebaik-baiknya," tutur dia. 
