Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengklaim bahwa pencairan anggaran pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 yang belum dilaksanakan penuh oleh pemerintah bukanlah masalah yang serius.
Anggota KPU RI Yulianto Sudrajat mengungkapkan bahwa semua keperluan sudah diselesaikan dengan baik, termasuk di Komisi II DPR RI dan Banggar DPR RI, hanya tinggal di Kementerian Keuangan.
"Saya bisa pastikan KPU telah berkoordinasi dengan Kemenkeu terkait sisa anggaran yang dibutuhkan untuk tahapan pemilu pada tahun ini. Dan sudah dilakukan bersama antara KPU dan Kemenkeu, sudah selesai, tinggal keputusan saja," imbuhnya seperti dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (28/7).
Untuk tahun ini, KPU baru menerima pencairan anggaran sebesar Rp 2,4 triliun dari total Rp 8 triliun, sehingga masih ada sisa anggaran yang belum dicairkan sebesar Rp 5,6 triliun.
Maka dari itu, Yulianto memastikan anggaran yang sudah dicairkan pemerintah dan sudah diterima KPU akan dimaksimalkan untuk melangsungkan tahapan yang akan berjalan dalam waktu dekat, yakni tahapan pendaftaran yang berlangsung pada 1 hingga 14 Agustus 2022.
"Tentunya kami skala prioritas ya, skala prioritas untuk dukungan tahapan misal untuk pendaftaran, verifikasi, verifikasi faktual, itu yang paling dekat ya. Jadi mau tak mau anggaran harus tercukupi terlebih dahulu," ujarnya saat ditemui di Kantor KPU Pusat, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat.
"Jadi beberapa pos yang untuk agenda paling belakang kita majukan, ada pergeseran, supaya tahapan-tahapan yang paling dekat ini bisa terpenuhi, prinsipnya sampai sejauh ini masih terpenuhi. Sambil menunggu," demikian Yulianto menambahkan. 
