Baru sebesar 2,4 triliun rupiah anggaran pelaksanaan Pemilu serentak 2024 yang sudah dicairkan pemerintah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tahun ini.
Anggota KPU RI Yulianto Sudrajat menjelaskan, dari anggaran pelaksanaan Pemilu yang sudah cair untuk kebutuhan tahun ini, pihaknya coba memaksimalkannya.
"Khusus yang 2022 ini total kan Rp 8 triliun. Sudah tersedia di awal tahun anggaran Rp 2,4 triliun. Kekurangannya berarti Rp 5,6 triliun," ujar Yulianto dikutip dari Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (26/7).
Yulianto menjelaskan, proses pencairan anggaran yang dikerjakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak ada persoalan.
"Penelaahan anggaran itu bulan Juli ini, yang diajukan KPU untuk tahapan itu. Kan kebutuhannya yang sudah disetujui, total itu kan Rp 76,6 triliun. Itu sudah selesai dan itu terbagi pada 3 tahun jamak kan. Mulai tahun 2022, 2023, dan 2024," paparnya saat ditemui di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat.
Meski begitu, mantan Ketua KPU Jawa Tengah ini memastikan bahwa proses pencairan sedang diproses Kemenkeu, mengingat DPR telah menyetujui anggaran yang dibutuhkan KPU untuk penyelenggaraan Pemilu serentak 2024.
"Kemarin otomatis ditindaklanjuti setelah ada keputusan di DPR itu oleh Kementerian Keuangan. Di Kemenkeu pasti ditelaah, dibahas, dan pembahasan itu sudah selesai," ucapnya.
Ia juga menuturkan bahwa anggaran yang seyogyanya dipergunakan untuk yang lain, karena akan dilaksanakan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan parpol peserta pemilu DPR dan DPRD, maka KPU akan merealokasikannya untuk kebutuhan tersebut.
"Untuk membiayai tahapan-tahapan tadi sementara yang Rp 2,4 triliun itu. Sebagian kita geser-geser, realokasi untuk kebutuhan prioritas," demikian Yulianto. 
