Beberapa manuver partai politik anggota Koalisi Indonesia Maju sambut Pemilu 2024 justru dapat mendistorsi kebijakan-kebijakan strategis pemerintahan Joko Widodo saat ini.
Koalisi Indonesia Maju merupakan koalisi antar partai yang mendukung Joko Widodo dan KH. Ma’ruf Amin sebagai Capres dan Cawapres dalam kontestasi Pilpres 2019.
Pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Ade Reza Haryadi melihat manuver politik yang dilakukan beberapa Parpol pendukung pemerintah justru dapat mengancam kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo yang selama ini telah dibangun.
"Kalau semua (parpol) koalisi pemerintahan tergesa-gesa melakukan manuver, ini berpotensi mendistorsi tugas-tugas pemerintahan yang menjadi tugas bagi Parpol koalisi untuk mengamankannya," ujar Reza dikutip dari Kantor Berita Politik RMOL pada Senin (25/07).
Pria yang karib disapa Reza ini menuturkan bahwa parpol-parpol dimaksud mendukung pemerintah hingga tuntas, bukan sibuk bermanuver sendiri.
"Kalau semua konsentrasi ke sana (Pemilu Serentak 2024), ini bisa mengganggu kebijakan-kebijakan strategis pemerintahan," tambahnya.
Reza kemudian memberi contoh polemik kampanye Minyak Goreng (Migor) Ketum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) di Lampung yang kini menjabat sebagai Menteri Perdagangan.
Polemik kampanye Migor Zulhas disebut Reza telah mengganggu fokus kerja pemerintahan dalam menyelesaikan kasus kenaikan harga minyak goreng.
"Artinya ini menunjukkan ada potensi tugas-tugas pemerintahan tidak dijalankan profesional dan mendistorsi agenda-agenda strategis pemerintahan yang harus dijalankan," cetusnya.
Di antara parpol pendukung pemerintah, Reza melihat ada satu Parpol yang masih dalam koridor dalam menyukseskan kerja pemerintahan hingga berakhir di 2024 mendatang.
"Justru apa yang dilakukan PDIP ini saya kira adalah dalam konteks kepentingan publik, kepentingan pemerintah, lebih tepat ya karena tidak tergesa-gesa dalam membentuk koalisi dan sebagainya," tandas Reza.
Koalisi Indonesia Maju terdiri dari sepuluh partai di antaranya: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), dan Partai Bulan Bintang (PBB). 
