Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memastikan anggaran pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 tak akan naik drastis. Hal ini mengingat ada wilayah baru yang akan digelar pesta demokrasi untuk pertama kalinya.
Wilayah baru itu yakni Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan, serta Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur.
"Tidak (naik signifikan). Basisnya kan pemilih, pemilihnya kan tetap, hanya pelaksanaannya saja yang semula dari satu provinsi menjadi provinsi ini, ini," kata Hasyim seperti dikutip dari Kompas.com, Kamis (7/7).
Menurut dia, bila jumlah pemilih di sana tak mengalami penambahan, maka tempat pemungutan suara (TPS) juga tak akan bertambah.
"TPS-nya kalau jumlah pemilihnya segitu juga tidak bertambah," lanjutnya.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati memperkirakan bahwa biaya penyelenggaraan Pemilu 2024 mungkin akan berubah dari nominal sementara yang saat ini disepakati Rp 76 triliun lebih.
Penyebabnya, KPU mesti membentuk kantor-kantor baru tingkat provinsi sehubungan dengan adanya 3 provinsi baru di Papua dan IKN, seandainya 4 wilayah itu dipastikan menggelar Pemilu 2024.
Saat ini, kepastian tersebut belum ada karena Undang-undang tentang Pemilu masih mengatur soal pemungutan suara di 34 provinsi dan beleid tersebut belum direvisi sampai sekarang.
"Ini kan menambah anggaran untuk operasional kantornya, belum lagi membangun gedungnya. Proses seleksi SDM-nya juga biayanya kan tidak kecil," kata Khoirunnisa, Selasa (5/7/2022). 
