Lahirnya Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 menjadi tanda 9 Tahun lahirnya Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Sebelumnya, Pengawas Pemilu di tingkat Provinsi bersifat adhoc.
Konsekuensi Undang Undang tersebut pada tanggal 26 Juni 2013, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat resmi dibentuk.
Ketua Bawaslu Jabar, Abdullah, mengapresiasi tiga komisioner terdahulu yang telah meletak fondasi Bawaslu Jawa Barat dalam periode pertama yang memiliki peran dan andil besar dalam perjalanan Bawaslu Jawa Barat.
Kata Abdullah, dirinya bersama komisioner lainnya sifatnya melanjutkan dan memperkuat apa yang telah dibangun.
"Tugas dan peran Bawaslu dari sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang yang mengawal Pemilu Presiden dan Legislatif serta Pemilihan Kepala Daerah di serentak di Jawa Barat, dengan semangat profesional dan nilai integritas yang kita pegang telah berjalan dengan demokratis," jelas Abdullah seperti dikutip dari Bawaslujabar.go.id.
Abdullah kemudian merefleksikan perjalanan 9 tahun Bawaslu Jabar ada banyak capaian dan kisah sukses yang telah diraih. Namun demikian, kata Abdullah masih banyak hal yang mesti kita perkuat.
Secara khusus, Abdullah menegaskan bahwa tantangan Bawaslu Jabar kedepan adalah menghadapi Pemilu dan Pilkada serentak pada tahun 2024.
Ungkapan Abdullah, saat ini tantangan Pemilu tidak semakin mudah karena keserentakan tersebut pada tahun yang sama dimana pada Bulan Februari akan melaksanakan Pileg dan Pilpres. Termasuk, pada bulan November pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak secara nasional termasuk di Jawa Barat pemilhan Gubernur, Bupati dan Walikota.
Dengan beban yang tidak ringan, ditambahkan Abdullah, pihaknya optimis mampu menghadapi tantangan Pemilu karena telah punya pengalaman pada Pileg dan Pilpres serta Pilkada.
"Dengan mengedepankan prinsip profesionalitas di segala aspek dari mulai pencegahan, pengawasan, penindakan pelanggaran maupun penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Pilkada 2024 nanti," tegas Ketua.
Ia mengaku akan terus berbenah untuk mengawal Pemilu 2024. Selain itu, Abdullah berharap dukungan dari semua pihak agar penyelenggaraan Pemilu berjalan dengan lancar.
"Seperti Jajaran Pemerintah Daerah, partai politik, organisasi kemasyarakatan, keagamaan dan kepemudaan menjadi variabel penting sehingga harapannya terlaksana pemilu yang demokratis di Jawa Barat," pungkas Abdullah. 
