Presiden Joko Widodo mempertegas bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus dilaksanakan dan akan berlanjut bahkan usai pergantian Presiden di tahun 2024 nanti.
Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi dalam sambutannya membuka Kongres PMKRI di Samarinda, Kalimantan Timur.
“Kalau ada yang masih meragukan (Pembangunan IKN) jadi pindah atau tidak? Loh, sudah ada undang-undangnya. Ada yang bertanya lagi, ini 2024 mau dilanjutkan atau tidak? Loh, sudah ada undang-undangnya didukung 93 persen di DPR, di Parlemen kurang apalagi?,” ujar Jokowi dikutip dari akun youtube PMKRI TV pada Rabu (22/06).
Jokowi menjelaskan bahwa pemindahan ibu kota dari Pulau Jawa merupakan gagasan dan mimpi lama para pemimpin Indonesia terdahulu dan dapat dilaksanakan saat ini.
“Ini adalah sebuah mimpi lama, gagasan lama yang belum dieksekusi, dan sekarang telah kita eksekusi dan ada back up undang-undangnya yaitu Undang-Undang Ibu Kota Negara,” papar Jokowi.
Gagasan pemindahan ibukota ini diungkapkan Jokowi sudah sejak dahulu, bahkan sejak masa pemerintahan presiden pertama Indonesia Soekarno yang ingin memindahkan ibu kota ke Palangkaraya.
“Dan gagasan itu selalu muncul di setiap kepemimpinan presiden. Karena apa? Memang logikanya, itung-itungannya memang harus pindah,” tegas Jokowi lagi.
Pemindahan IKN disebut Jokowi bukan tanpa alasan, kondisi Pulau Jawa yang tidak lagi memungkinkan membutuhkan pembaharuan dengan segera. Mengingat beban Pulau Jawa yang sudah terlalu berat.
“Dari sisi populasi, 56 persen populasi Indonesia (dari) 270 juta (jiwa) itu ada di (Pulau) Jawa, 149 juta ada di Jawa. Padahal kita memiliki 17.000 pulau,” papar Jokowi.
Jokowi juga menyinggung kondisi ekonomi Indonesia yang berpusat 58 persennya berada di Pulau Jawa, sehingga menjadi ketimpangan bagi pulau dan wilayah lain.
“Yang paling penting memang kita ingin Indonesia sentris bukan Jawa sentris,” pungkasnya. 
