Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengajak sejumlah lapisan masyarakat untuk memerangi hoaks dalam menyongsong agenda Pemilu 2024.
Bawaslu menilai hoaks dalam gelaran pesta demokrasi ke depan diprediksi akan lebih marak. Atas dasar hal itu, dibutuhkan sinergi antar-lembaga untuk memeranginya.
Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengajak Masyarakat Anti-fitnah Indonesia (Mafindo) dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) untuk bersama-sama memerangi hoaks.
Menurut dia, ini sejalan dengan lembaga pengawas Pemilu yang menjamin terciptanya keadilan Pemilu.
"Kami (Bawaslu) menyambut baik karena visi kita sama. Perlu ada langkah-langkah strategis MoU atau kerja sama dengan Mafindo dan Perludem," ujarnya saat menerima audiensi di Kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (21/6).
Ia menjelaskan, Bawaslu mempunyai dua ranah dalam memerangi hoaks. Pertama, meningkatkan literasi publik karena pemilih milenial mencapai 60 persen, terlebih tantangan hoaks diprediksi akan sangat banyak.
"Makanya kita harus menciptakan banyak orang untuk melawan hoaks. Salah satunya membangun kesadaran publik untuk report (melaporkan ke platform). Jadi kalau ada konten yang merugikan harus berani report," terang mantan anggota Bawaslu Jawa Barat ini.
"Salah satu target digital literasi kepemiluan kita itu target besarnya, publik aware (menyadari) untuk report (melaporkan) terhadap konten yang merugikan," imbuh Lolly.
Yang kedua, lanjutnya, Bawaslu tengah mengevaluasi serta memperbaharui kerja sama yang telah dilakukan. Evaluasi bisa dilakukan apabila ada hal-hal substansi yang memang harus dilakukan.
Sementara itu, salah satu perwakilan dari Mafindo Rini menyampaikan mengenai pembuatan pusat-pusat penanganan hoaks.
"Metode yang dilakukan bukan hanya membongkar hoaks, namun melakukan edukasi, dan pelaporan hoaks yang mudah di setiap daerah," kata Rini.
