Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI merencanakan pembagian tugas distribusi logistik dalam tahapan Pemilu 2024 di Kalimantan Utara (Kaltara).
Ketua KPU Kaltara Suryanata Al Islami menjelaskan catatan penting dalam hal pendistribusian logistik pesta demokrasi. Salah satunya terkait alokasi anggaran.
Menurutnya dengan adanya rencana tersebut, maka sedikit banyak menyelesaikan persoalan distribusi logistik di Kaltara.
Mengingat Kaltara sebagai daerah perbatasan memiliki tantangan tersendiri untuk pendistribusian logistik pemilu.
"Catatan penting kita memang terkait alokasi anggaran distribusi logistik. Yang perlu jadi perhatian itu alokasi anggaran distribusi pemilu nasional yang sepenuhnya ditanggung APBN, karena tidak bisa lagi alokasi anggaran distribusi itu disamaratakan se-Indonesia," kata Suryanata seperti dikutip dari TribunKaltara.
Suryanata menjelaskan, jika anggaran distribusi tak lagi terpusat, maka kendala seperti pergantian surat suara yang rusak dapat lebih cepat tertangani.
Selain itu, distribusi logistik ke daerah perbatasan dan pedalaman bisa tertangani lebih cepat karena tak lagi harus menunggu instruksi dari pusat.
"Lalu logistik itu tidak kemudian dikirim dari percetakan lalu semuanya beres. Logistik itu masih harus dilipat, disortir, dan kerap kali kita temukan surat suara rusak, dan ini kita minta pergantian yang prosesnya tak cepat," kata eks Ketua KPU Bulungan ini.
Pihaknya pun berharap, rencana KPU RI tersebut dapat terealisasi di Pemilu 2024 mendatang.
"Kami sudah sampaikan hal itu kepada KPU RI terkait kondisi kita di Kaltara untuk distribusi logistik, mudah-mudahan dengan rencana pembagian tugas untuk pengadaan logistik itu jauh lebih memudahkan ketimbang 2019 kemarin yang terkonsentrasi di KPU RI," papar Suryanata. 
