Presiden Partai Keadilan Sejahera (PKS) Ahmad Syaikhu mengungkapkan akan mencari mitra koalisi yang setara untuk bersama menyongsong Pemilu 2024.
"PKS akan terus berjuang mencari mitra koalisi yang setara, yang mau duduk sama rendah berdiri sama tinggi. Mitra koalisi yang memiliki platform pembangunan yang sama, ingin sama-sama membawa perubahan dan kemajuan," kata Syaikhu dalam pidato politiknya di acara Rapimnas PKS, Senin (20/06).
Syaikhu menyebutkan soal koalisi saat ini menjadi fenomena yang penuh kejutan.
"Kita memasuki fenomena baru dalam politik Indonesia, yakni terjalinnya koalisi antar partai tanpa didahului siapa tokoh Capres dan Cawapresnya. Saat ini partai-partai berkoalisi tanpa harus menunggu kepastian siapa Capres-Cawapresnya," kata Syaikhu.
Menurut Syaikhu, bagi PKS sendiri salah satu kriteria penting kandidat Capres-Cawapres bukan hanya mampu memenangkan kontestasi Pilpres.
"Salah satu kriteria penting kandidat Capres-Cawapres PKS adalah kombinasi pasangan pemimpin yang tidak hanya mampu memenangkan kontestasi, tetapi juga dia memiliki kapasitas untuk memimpin dan menyatukan bangsa," ucap Syaikhu.
Syaikhu juga menyatakan PKS akan terus membuka komunikasi politik dengan pimpinan partai-partai politik lainnya.
"Kran komunikasi politik terus terbuka. PKS terbuka untuk duduk bersama mengusung politik kebangsaan, politik negarawan, politik kolaborasi yang mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok dan golongan," jelas Syaikhu.
Seperti diketahui, PKS merupakan partai politik (Parpol) yang telah dua kali berturut-turut mengusung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai capres di gelaran pesta demokrasi.
Pertama, PKS mendukung mantan Danjen Kopassus itu pada Pilpres 2014. Kemudian, di Pilpres 2019 kembali memberikan dukungan kepada Prabowo.
Namun, hasilnya dalam kedua Pilpres itu Prabowo tersungkur dari lawannya, yakni Joko Widodo atau Jokowi.
Selanjutnya, Prabowo setelah Pilpres 2019 memilih bergabung ke dalam Koalisi Kabinet Indonesia Maju, tapi PKS konsisten untuk berada di luar pemerintahan. 
