Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono mengimbau kepada seluruh penjabat (Pj) kepala daerah yang sedang bertugas agar membantu jajaran KPU-Bawaslu untuk mencegah terjadinya politik identitas dan penyebaran berita hoaks.
Imbauan ini disampaikan mengingat tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai sejak Selasa 14 Juni 2022 lalu.
"Ada yang namanya black campaign, money politics, politik identitas, hoaks, hate speech, hasutan, atau caranya dengan fire house atau semburan-semburan kebohongan yang disampaikan secara terus-menerus sehingga menjadi fenomena post truth," kata Gatot seperti dikutip dari detik.com, Jumat (17/6).
Menurut dia, bila sudah terjadi politik identitas dan masifnya penyebaran berita hoaks di suatu wilayah, nantinya masyarakat di sana tak akan percaya sebuah fakta yang sebenarnya terjadi.
"Orang tidak percaya lagi kepada fakta dan data yang ada tapi percaya kepada persepsi-persepsi yang tadi dimunculkan secara terus menerus melalui medsos ataupun yang lain sehingga bisa menimbulkan konflik," katanya.
Ia menilai kejahatan ujaran kebencian sangat perlu diantisipasi. Jika terus dibiarkan kondisi akan makin memanas.
"Apalagi di situ ada ujaran-ujaran kebencian yang terus-menerus disampaikan. Nah ini perlu kita antisipasi secara bersama-sama karena kalau dibiarkan nanti di tahun politik, situasi memanas sehingga kita perlu cooling system," katanya.
Jenderal bintang tiga itu menjelaskan, dalam mengantisipasi kejahatan-kejahatan politik, ia mengajak para penjabat kepala daerah untuk membuat cooling sistem. Hal itu agar dapat mendinginkan situasi sehingga tidak menimbulkan korban.
"Makanya kita nanti bersama-sama dengan Forkopimda, Kapolres, Dandim dengan bupati wali kota membuat satu cooling system agar di situasi yang panas itu jangan dibiarkan panas. Kalau dibiarkan panas, dia akan meledak, kalau meledak mungkin dari konflik akan timbul korban baik materi maupun korban jiwa," katanya.
Ia menyebut, setiap masyarakat tentunya memiliki pendapat yang berbeda. Namun dia mengimbau untuk selalu berpikir rasional.
"Dalam dunia demokrasi orang boleh berbeda pilihan tapi jangan karena berebeda pilihan kemudian membuat satu black campaign, buat berita hoaks, ujaran kebencian yang menimbulkan konflik antara dua kelompok, karena kalau sudah muncul kelompok besar itu yang bicara adalah sisi-sisi emosinya, psikologinya, mereka sudah tidak rasional lagi. Nah ini menimbulkan satu konflik sosial, ini kita tidak berharap," katanya. 
